Jumat, 28 Oktober 2011

penjelasan tentang larangan wanita menjadi pemimpin


A.Hadis tentang larangan wanita menjadi peminpin
حدثنآ عثمآن بن الهيثم حدثنآ عوف عن الحسن عن أبي بكرة قآل :لقد تفعني الله بكلمة أيآم الجمل لمآ بلغ النبي صل الله عليه وسلم ان فآرسآ ملكو ابنه كسرى قآل: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة(روآه البخآرى)
Asbabul Wurud’
            Menurut tradisi yang belangsung di persia sebelum itu,yang diangkat menjadi kepala Negara adalah seoraang laki-laki. Yang terjadi pada tahun 9H itu menyalahi tradisi tersebut. Yang diangkat sebagai kepala Negara bukan seorag laki-laki, melaingkan seorang wanita, yakni Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz. Dia diangkat menjadi ratu(kisra) di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala Negara. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia, anak laki-lakinya, yakni saudara laki-laki buwaran telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya, Buwaran lalu dinobatkan sebagai ratu(kisra).[1]
            Kakek Buwaran  adalah kisra bin Barwaiz bin Anusyirwan. Dia perna dikirimi surat ajakan memeluk Islam oleh nabi Muhammad. Kisra menolak ajakan itu kemuadian merobek-robek surat nabi. Ketika nabi menerima laporan bahwa surat beliau telah dirobek-robek oleh kisrah, maka nabi lalu bersabda bahwa siapa saja yang telah merobek-robek surat beliau,dirobek-robek diri dan kerajaan orang itu. Tidak berselang lama, kerajaan Persia lalu dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakuan oleh keluarga dekat kepala Negara.[2]
            Pada waktu itu derajat kaum wanita dalam masyrakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita tidak dipercaya sama sekali untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, lebih-lebih dalam masyarakat kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan Negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga dijazirah arab dan lain-lain.
            Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yan memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) mereka kepada wanita tidak akan sukses(menang) . sebab bagaimna mungkin bisa sukses , kalau orang yang meminpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipinpinnya.[3]
B. Penjelasan tentang hadis di atas
               Jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan politik perempuan secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut:pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang. Selanjutnya, merekamenyatakan bahwa perempuan menurut syaraâhanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi misalnya, mengatakan hawa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah.[3]
Demikian pula al-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berpendapatbahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehinggatidak boleh menjadi kepala negara.[4] Sementara itu, para ulama lainnyaseperti Ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif dan Kamal ibn AbiHammam, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-lakisebagai kepala negara.[5] Bahkan Sayyid Sabiq mensiyalir kesepakatanulama (fuqaha) mengenai syarat laki-laki ini bagi kepala negara sebagaimana syarat bagi seorang qadi, karena didasarkan pada hadis sepertitersebut sebelumnya.[6]

               Dalam memahami hadis tersebut, perlu dicermati terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan atau harus dilihat latar belakang munculnya hadis di samping setting sosial pada saat itu. Oleh karena itu dalam memahami dan mengkaji hadis ini mutlak diperlukan informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya.

               Sebenarnya jauh sebelum hadis tersebut muncul, yakni pada masa awal dakwa Islamiah dilakukan oleh Nabi SAW ke beberapa daerah dan negeri. Pada saat itu, Nabi SAW pernah mengirim surat kepada pembesar negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk Islam. Di antara pembesar yang dikirimi surat oleh Nabi SAW adalah Kisra Persia. Kisah pengiriman surat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rasulullah telah mengutus Abdullah ibn Huzaifah al-Shami untuk mengirimkan surat tersebut kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas dilakukan sesuai dengan pesan dan diterima oleh pembesar Bahrain,kemudian pembesar Bahrain tersebut memberikan surat kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Nabi Muhammad, Kisra menolak dan bahkan
merobek-robek Surat Nabi. Menurut riwayat ibn al-Musayyab__setelah peristiwa tersebut sampai kepada Nabi_kemudian Nabi bersabda : "siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu".[7]

               Tidak lama kemudian, kerajaan Persia dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat raja. Hingga pada ahkhirya, diangkatlah seoerang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra (cucu Kisra yang pernah dikirimi surat oleh Nabi SAW) sebagai ratu (Kisra) di Persia, setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepemimpinan. Hal tersebut karena ayah Buwaran meninggal dunia dan anak laki-lakinya (saudara Buwaran) telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya, Buwaran kemudian dinobatkan menjadi ratu. Peristiwa tersebut terekam dalam sejarah terjadi pada tahun 9 H.[8].
               Dari segi seting sosial dapat dikuak bahwa menurut tradisi yang berlangung di Persia sebelum itu, jabatan kepala negara (raja) dipegang oleh kaum laki-laki. Sedang yang terjadi pada tahun 9 H. tersebut menyalahi tradisi itu, sebab yang diangkat sebagai raja bukan laki-laki lagi, melainkan perempuan. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan di mata masyarakat berada di bawah lelaki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih lagi dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki lah yang dipandang cakap dan mampu mengelola kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di seluruh Jazirah Arab. Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial
seperti itulah, wajar Nabi SAW yang memiliki kearifan tinggi, melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) kepada perempuan tidak akan sejahtera/sukses. Bagaimana mungkin akan sukses jika orang yang memimpin itu adalah orang yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Andaikata seorang perempuan telah memiliki kualifikasi dan dihormati oleh masyarakat, mungkin Nabi SAW yang sangat bijaksana akan menyatakan kebolehan kepemimpinan politik perempuan.
              
               Mencari petunjuk hadis dengan mengaitkan pada kapasitas Nabi SAW saat menyabdakan hadis, apakah sebagai seorang rasul, kepala negara, panglima perang, hakim, tokoh masyarakat atau seorang pribadi manusia biasa, merupakan sesuatu yang sangat penting sebagaimana yang dikatakan oleh Mahmud Syaltut: “mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan mengaitkannya pada fungsi Nabi SAW ketika hal itu dilakukan, sangat besar manfaatnya.â[9]

               Berkaitan dengan hadis kepemimpinan politik perempuan di atas, dapat dikatakan bahwa Nabi SAW saat menyampaikan hadis tersebut bukan dalam kapasitas sebagai nabi dan rasul yang pembicaraannya pasti mengandung kebenaran dan dibimbing wahyu, tetapi harus dipahami bahwa pendapat Nabi SAW yang demikian itu disabdakan dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa (pribadi) yang mengungkap realitas sosial keberadaan masyarakat (bayan al-waqi') pada saat hadis tersebut disabdakan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari andai pemimpin itu diserahkan pada perempuan yang secara sosial tidak mendapat legitimasi dari masyarakat.

               Dengan demikian, hadis tentang pernyataan Nabi SAW dalam merespon berita pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin Persia tersebut sama sekali tidak terkait dengan wacana persyaratan syar’i kepala negara; namun hanya merupakan informasi mengenai pendapat pribadi Nabi SAW yang memberikan peluang adanya 2 (dua) kemungkinan. Pertama, boleh jadi sabda Nabi SAW tersebut merupakan do'a agar pemimpin negeri Persia itu tidak sukses dan jaya dikarenakan sikapnya menghina dan memusuhi Islam,sebagaimana sikap dan tindakan yang pernah beliau tunjukkan pula padasaat menerima kabar tentang dirobeknya surat Nabi SAW oleh Kisra Persia. Kedua, boleh jadi hal tersebut merupakan pendapat pribadi Nabi SAW yang didasarkan pada fakta realitas tradisi masyarakat yang pada saat itu tidak memungkinkan bagi seorang perempuan untuk memimpin negara, karena tidak mendapat legitimasi dan tidak dihormati oleh masyarakat jika dipercaya menjadi pemimpin mereka.

               Jadi, memaksakan hadis yang berbentuk ikhbar (informatif/berita) ke dalam masalah syari'ah terutama masalah kepemimpinan politik perempuan adalah tindakan yang kurang bijaksana dan kurang kritis serta tidak proporsional.

               Selain itu, jika hadis tersebut dipahami sebagai pesan dan ketentuan dari Nabi SAW yang mutlak mengenai syarat seorang pemimpin, maka akan terasa janggal, karena peristiwa sebagaimana yang ditunjukkan hadis tersebut tidak terjadi di dunia Islam (baca: negara Arab Islam),sehingga tidak mungkin Nabi SAW menyatakan ketentuan suatu syarat bagi pemimpin negara Muslim dengan menunjuk fakta yang terjadi di negara non
Muslim (baca: Persia yang belum Muslim). Kalau hadis ini dipaksakan sebagai syarat bagi kepemimpinan politik, termasuk di negara non Muslim,maka selain tidak rasional (karena Nabi SAW ikut campur dalam urusanpolitik negara non Muslim) juga tidak faktual. Artinya penetapan syarat pemimpin harus laki-laki, maka bagaimana dengan negara Islam saat ini yang sebagian ada yang dipimpin oleh perempuan, namun tetap sukses (seperti Pakistan, Turki, Indonesia dan lainnya). Berarti sabda Nabi SAW ini jelas bertentangan dengan fakta yang ada. Bahkan dalam al-Qur`an pun dijumpai kisah tentang adanya seorang perempuan yang memimpin negara dan meraih sukses besar, yaitu Ratu Bilqis di negeri Sabaâ sebagaimana
firman Allah:

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ
Artinya: "Sesungguhnya aku (Hud) menjumpai seorang perempuan yang
memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai
singgasana yang besar."(QS.Annaml:23)

               Analisis dan kesimpulan seperti ini juga diperkuat dengan tidak diketemukannya sebuah hadis pun yang secara jelas (eksplisit) mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. Ini berarti hadis di atas harus dipahami secara kontekstual karena memiliki sifat temporal, tidak universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadis itu terjadi dan berlaku utnuk kasus negara Persia saja.
           
Meski hadis larangan kepempimpinan politik perempuan dinilai sahih, ternyata masih dapat didiskusikan. Di kalangan ulama ada yang tidak sepakat terhadap pemakaian hadis tersebut bertalian dengan masalah perempuan dan politik. Tetapi banyak juga yang menggunakan hadis tersebut sebagai argumen untuk menggusur perempuan dari proses
pengambilan keputusan. Jika ditelaah lebih lanjut, maka hadis tersebut mengandung pengertian bayan al-waqiâatau pengungkapan fakta realitas yang berkembang pada saat itu, dan tidak dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan syariât bahwa syarat pemimpin harus laki-laki.




       [1] Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual,(cet I, Jakarta:Bulan Bintang) h. 64
       [2] ibid
       [3] ibid

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar